Uu nomor 3 tahun 1971 pdf files

Undangundang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 58, tambahan lembaran. Nomor 1 tahun 1971 lembaga negara republik indonesia tahun 1971 nomor 55, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 2966. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undangundang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan lembaran negara tahun 1975 nomor 12, tambahan lembaran negara nomor 3050. Jelaskan tahapan perkembangan formulasi hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di indonesia tersebut. Masa undang undang nomor 31 tahun 1999 lnri 199940, tnlri 387, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi kemudian diubah dengan undang undang nomor 20 tahun 2001 lnri 20014, tnlri 4150. Hal ini disebabkan pasal 44 undangundang tersebut menyatakan bahwa undangundang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dinyatakan tidak berlaku sejak undangundang nomor 31 tahun 1999 diundangkan, sehingga timbul suatu. Undangundang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana lembaran ne gara republik indonesia tahun 1981 nomor 76, tambahan.

Keputusan presiden nomor 7 tahun 1971 tentang pernyataan digunakannya ketentuanketentuan dalam undangundang nomor 3 tahun 1946 tentang warganegara dan penduduk negara republik indonesia untuk menetapkan kewarganegaraan republik indonesia bagi penduduk irian barat. Undangundang nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas undangundang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana. Undangundang nomor 8 tahun 1974 tentang pokokpokok kepegawaian lembaran negara republik indonesia tahun. Undangundang republik indonesia nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan lembaran negara republik indonesia tahun 1982 nomor 7, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3214. Implikasi model uu nomor 22 tahun 2001 perbandingan dengan model uu nomor 8 tahun 1971. Keputusan kepala badan standardisasi nasional nomor 75kepbsn42020 tentang perubahan ketiga atas keputusan kepala badan standardisasi nasional nomor 185kepbsn72018 tentang penetapan ketua, wakil ketua. Mahkamah konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang pedoman organisasi perangkat daerah lembaran negara ri tahun 2007 nomor 89, tambahan lembaran negara ri nomor 4741. Pemilihan ditentukan menurut perwakilan berimbang atau susunan perwakilan berimbang dengan basis daerah pemilihan, dengan. Undangundang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas undangundang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 9, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4359. Republik indonesia tahun 1955 nomor 27, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 801 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 1 tahun 1971 lembaran negara republik indonesia tahun 1971 nomor 55, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 2966. Undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Undangundang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Tahun 1971 nomor 20, tambahan lembaran negara nomor 2959. Kitab undangundang hukum dagang staatsblad tahun 1847 nomor 23 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undangundang nomor 4 tahun 1971 lembaran negara tahun 1971 nomor 20, tambahan lembaran negara nomor 2959. Undangundang nomor tahun 2003 tentang ketenagakerjaan lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 39. Undangundang nomor 7 tahun 1971 tentang ketentuanketentuan pokok kearsipan lembaran negara republik indonesia tahun 1971 nomor 32, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 2964. Peraturan daerah kota palembang nomor 3 tahun 2010 tentang.

Uu nomor 27 tahun 1948 diubah dengan uu nomor 12 tahun 1949, dpr terdiri dari sejumlah anggota yang besarnya ditetapkan berdasar atas penghitungan setiap 300. Uu no 7 th 1971 ttg ketentuan pokok kearsipan compiled by. Undangundang nomor 15 tahun 1969 jo undangundang nomor 4 tahun 1975 jo undangundang nomor 2 tahun 1980 tentang pemilihan umum. Persetujuan perihal pembagian warga negara antara republik indonesia serikat dan kerajaan belanda lembaran negara tahun 1950 nomor 2. Undangundang nomor 15 tahun 2002 tentang pencucian uang. Peraturan daerah kota palembang nomor 3 tahun 2010. Tahun 1971 nomor 55, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 2966. Hinder ordonnantie staatsblad tahun 1926 nomor 226 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan. Undangundang no 3 tahun 2014 tentang perindustrian jdih. Dengan mencentang ini, saya menyatakan bahwa data yang saya berikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta tidak sedang menjalani pendidikan formal sekolah kuliah. Uu nomor 3 tahun 1971 uu nomor 31 tahun 1999 uang pengganti tidak otomatis disetorkan ke kas negara, tapi harus didahului upaya kejaksaan untuk menggugat perdata terpidana. Peraturan daerah ini mengatur tentang retribusi wajib daftar perusahaan dengan sistematika.

Surat keputusan menteri kesehatan nomor 218menkesskvii2012 tanggal 9 juli 2012 tentang penunjukkan institusi penerima wajib lapor. Peraturan yang menjadi dasar bagi pemberantasan tindak pidana korupsi sebelum undangundang ini berlaku adalah undangundang no. Pasal 28e ayat 2, pasal 28e ayat 3, pasal 28f, pasal 28g ayat 1, pasal 28j ayat 2, dan pasal 33 ayat 2 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Selain undangundang tersebut di atas, di mana pelakunya mempunyai. Yang dimaksud dalam undangundang ini dengan arsip ialah. Pasal 55, 55a dan pasal 77 undangundang perbendaharaan indonesiai. Keputusan presiden republik indonesia nomor 82 tahun 1971 tentang korps pegawai republik indonesia. Namun, sampai dengan saat ini pemaharnan ma syarakat terhadap pengertian korupsi masih sangat kurang. Berdasarkan uu nomor 5 tahun 2014, organisasi yang tepat untuk mewadahi pegawai asn yaitu korps profesi pegawai asn. Terbitnya undangundang nomor 31 tahun 1999 sebagai pengganti undangundang nomor 3 tahun 1971 tidak disertai dengan ketentuan peratihan. Undangundang republik indonesia nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undangundang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Kitab undangundang hukum pidana jo undangundang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi lembaran negara tahun 1971 nomor 19, tambahan lembaran negara nomor 2958. Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 1975 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil lembaran negara tahun 1975. Majalah paraikatte edisi 29 3 korupsi juga dilakukan pada masa orde baru, antara lain menerbitkan keppres no.

Undangundang nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas undangundang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Bagaimana setorannya, itu urusan belakangan, kata indriyanto kejaksaan bisa mengeksekusi aset. Tahun 1960 tentang pertambangan minyak dan gas bumi, undangundang nomor 15 tahun 1962 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 2 tahun 1962 tentang kewajiban perusahaan minyak memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan undangundang nomor 8. Undangundang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerjaserikat buruh lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 1, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3989.

Uu no 11 th 1980 ttg tindak pidana suap compiled by. Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Inkonsistensi partai politik dalam penerapan uu no. Undangundang nomor 9 tahun 1969 tentang penetapan peraturan pemerintah. Sebagian besar pengertian korupsi dalam undangundang tersebut dari kitab undangundang hukum pidana yang lahir sebelum negara ini merdeka.

Inpres nomor 12 2011 tentang strategi nasional dan rencana aksi nasional p4gn. Css3 show hidden content under construction mohon maaf yaa. Undangundang republik indonesia nomor 3 tahun 1976 tentang perubahan pasal 18 undangundang nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan republik indonesia dengan rahmat tuhan yang mahaesa presiden republik indonesia, menimbang. Perbedaan r umusan terletak pada masuknya kata dapat sebelum unsur mer ugikan k euang anperek onomian neg ara pada uu no. Undangundang nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan lembaran negara republik indonesia tahun 1982 nomor 7, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3214. Pp nomor 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika.